Pembentukan Sistem Ketahanan Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Ringkasan Proposal
Konflik dan intregasi dalam masyarakat Surakarta tampak memiliki persamaan-persamaan yang khas. Pertama, adanya “power struggle” (perebutan kekuasaan). Kedua, karena adanya “value struggle” (perbenturan nilai) dalam upaya perebutan pengaruh dan hegemoni baik sosial, politik, ekonomi maupun budaya dan agama. Karenanya diperlukan perspekif paradigma baru dalam pembangunan masyarakat Surakarta, yaitu berpijak pada suatu kerangka budaya yang otentik dan positif mendukung kemajuan, kemandirian, partisipasi masyarakat dan keadilan sosial

Perencanaan pembangunan yang berbasis pada komponen-komponen masyarakat seperti disebut di atas mutlak diperlukan, terlebih-lebih pada era otonomi daerah sekarang ini. Otonomi daerah mengamanatkan bahwa keterlibatan masyarakat beserta komponen didalamnya yang merupakan kunci keberhasilan pembangunan itu sendiri. Manakala pembangunan tidak dilakukan bersama-sama oleh komponen-komponen yang ada di masyarakat, maka potensi kegagalan akan semakin besar dan mungkin sekali dapat menimbulkan kerusuhan-kerusuhan sosial seperti yang sering terjadi di masa lalu. Oleh karenanya kemitraan antara institusi pemerintah, asosiasi-asosiasi lokal dan stakeholders mutlak diperlukan. Adanya pemberdayaan dalam ketiga komponen penting ini, merupakan kunci yang sangat penting dalam membentuk suatu ketahanan sosial.
Pemerintah kelurahan sebagai pemegang otonomi terkecil semestinya mampu memberikan pelayanan yang memperkuat ketahanan sosial dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakatnya. Begitu halnya dengan asosiasi lokal diharapkan mampu memperdayakan masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai obyek dari pembangunan, tetapi masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan. Adapun stakeholders diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif sehingga terwujud penciptaan norma-norma oleh masyarakat.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membentuk sistem ketahanan sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka mencari sistem tersebut dilakukan identifikasi terhadap pemerintah daerah, asosiasi lokal dan stakeholders.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini action research (riset aksi) untuk menyusun sistem ketahanan sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Tetapi sebelum menemukan model yang sesuai, diperlukan sebuah studi yang mendalam lewat sebuah eksplorasi yang menyeluruh terhadap kondisi lapangan. Acuan dalam penyusunan sistem ketahanan sosial ini adalah data-data yang ditemukan di lapangan.
Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan untuk memetakan pemerintah daerah, asosiasi-asosiasi lokal dan stakeholders, untuk menyusun sistem ketahanan sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Tahap kedua dilakukan ujicoba model dan evaluasi.

Penataan Kelembagaan Pasar Tradisional dengan Model Partisipatif

Pertumbuhan pasar tradisional semakin hari tidak menunjukkan perkembangan ke arah kemajuan Banyak hal yang menjadi kendala diantaranya (1) Perkembangan ritel pasar modern dan berdirinya supermall, dan supermarket. (2) Pengelolaan pasar tradisional yang sentralistik terdapat ancaman persaingan dengan pasar modern terutama untuk mata rantai pemasaran. (3) Miss Management dalam pengelolaan pasar tradisional dan pasar Modern terutama dalam pengelolaan pendapatan.

Dalam persaingan dengan pasar modern, pasar tradisional tidak memiliki fleksibilitas dan kaku karena kebanyakan dihuni oleh pedagang skala kecil. Hal ini merupakan kelemahan dasar pasar tradisional, sehingga perlu perubahan ke arah pasar tradisional yang partisipatif dan dikelola secara otonom. Maka dalam riset ini mencari jawaban atas pertanyaan bagaimana penataan kelembagaan pasar tradisional dengan model partisipatif. Dengan jalan mengetahui sistem penataan integratif struktural pasar tradisional dengan lingkungan dan sumber produksi-distribusi-konsumsi. Mengetahui tahapan perubahan (transformasi) pasar tradisional sentralistik ke arah pasar tradisional partisipatif. Terakhir mengetahui penataan kelembagaan pasar tradisional dengan model partisipatif. Adapun keinginan mengetahui dan mencari penataan kelembagaan pasar tradisional dengan model partisipatif ini, didasari hipotesis yang menyatakan bahwa ; Pasar tradisional mengalami kemunduran atau kegagalan di era modern karena kesalahan penataan yang cenderung sentralistik tanpa melibatkan kemitraan (pedagang-pemerintah-warga pasar-stakeholder pasar). Sedangkan hasil yang diharapkan adalah terbentuknya kebijakan pemerintah yang partisipatif , sehingga dalam pengelolaannya mengutamakan kemitraan, otonom , integratif struktural, agar dapat membangun pasar tradisional yang kompetitif, mampu mensejahterakan warga pasar dan semua yang terlibat dalam jaringan pasar tradisional, mampu bersaing dengan pasar modern dan meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).